Info PKK   |   Berita PKK  |   Agenda PKK  |   Login Admin  |   Peta Situs  |   Halaman Depan  |    English Version
 
Selamat Datang di Website Tim Penggerak PKK Kota Surabaya
Sejarah Singkat Berdirinya Organisasi PKK

Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) sebagai gerakan pembangunan masyarakat bermula dari Seminar "Home Economic" di Bogor pada tahun 1957 dengan menghasilkan rumusan 10 Segi Kehidupan Keluarga, yang ditetapkan sebagai kurikulum Pendidikan KEsejahteraan Keluarga, dan diajarkan di sekolah-sekolah oleh Pendidikan Masyarakat.

Tahun 1967 Pendidikan Kesejahteraan Keluarga dilaksanakan secara intensif di Jawa Tengah, dalam upaya menanggulangi keterbelakangan dan kemiskinan masyarakat dengan jalan meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya.

Gerakan PKK di masyarakat berawal dari kepedulian Isteri Gubernur Jawa Tengah pada tahun 1967 (Ibu ISRIATI MOENADI) setelah melihat keadaan masyarakat yang menderita busung lapar. Pada awalnya program PKK adalah 10 segi pokok PKK. Dari keberhasilan Jawa Tengah, maka Presiden RI menganjurkan kepada Menteri Dalam Negeri agar PKK dilaksanakan di daerah-daerah di seluruh Indonesia dengan nama “Pembinaan Kesejahteraan Keluarga”

Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui 10 Segi Pokok Keluarga dengan membentuk Tim Penggerak PKK di semua tingkatan, yang keanggotaan timnya secara relawan dan terdiri dari tokoh/pemuka masyarakat, para Isteri Kepala Dinas/Jawatan dan Isteri Kepala Daerah sampai dengan tingkat Desa dan Kelurahan yang kegiatannya didukung dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pada tanggal 27 Desember 1972 Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Surat Kawat Nomor Sus 3/6/12 kepada Gubernur KDH Tk.I Jawa Tengah dengan tembusan Gubernur KDH seluruh Indonesia , agar mengubah nama Pendidikan Kesejahteraan Keluarga menjadi Pembinaan Kesejahteraan Keluarga. Sejak itu Gerakan PKK dilaksanakan di seluruh Indonesia dengan nama Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan tanggal 27 Desember ditetapkan sebagai "Hari Kesatuan Gerakan PKK" yang diperingati setiap tahun.

Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat, oleh karena itu dalam upaya mewujudkan masyarakat sejahtera harus dimulai dari upaya mensejahterakan setiap keluarga. Sehubungan dengan itu, maka TAP MPR Nomor : II/MPR/1978 tentang GBHN Bab IV D butir 10 tentang peranan wanita dalam pembanguan telah dengan jelas mengamanatkan kepada kaum wanita untuk :

  1. Berpartisipasi dalam pembangunan
  2. Mewujudkan keluarga sejahtera 
  3. Membina generasi muda  

Pada tahun 1978 melalui Lokakarya Pembudayaan PKK di Jawa Tengah, disepakati 10 Segi Pokok PKK menjadi 10 Program Pokok PKK. Untuk dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga maka keluarga perlu dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan yang cukup. Pemberian bekal tersebut dilaksanakan antara lain melalui Gerakan PKK yang keberadaannya tersebar di seluruh Indonesia .

Keberhasilan Gerakan PKK dalam upaya meningkatkan kesejahteraan keluarga telah diakui oleh masyarakat, bahkan mendapat penghargaan dari lembaga-lembaga internasional (WHO, Unicef, Unesco, dan sebagainya). Dalam TAP MPR Nomor : IV/MPR/1983 tentang GBHN telah ditetapkan bahwa PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga) adalah salah satu wahana untuk meningkatkan peranan wanita dalan upaya menyejahterakan keluarga.